Implementation of the Policy on Functional Positions for Supervision of The Implementation of Regional Government Affairs at The Maybrat Regency Inspectorate of West Papua Province

(1) * Emanuelle S.R Pelealu Mail (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia)
(2) Fernandes Simangunsong Mail (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia)
(3) Dedeh Maryani Mail (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


The purpose of this research is to discover and analyze the implementation of functional position policies of PPUPD, discover and analyze the most determinant factor that affects the success and failure of functional position policies of PPUPD, as well to discover and analyze the mitigation of this implementation policies of PPUPD in the Inspectorate of Maybrat West Papua. The theory used for this approach came from Muchlis Hamdi (2017), that explained the implementation refers to three (3) indicator policies which is; Productivity, Linearity, and Efficiency. The methods used for this approach are Qualitatives, Data collection which includes interviewing, observation, documentation and examining the datum credibilities using triangulation of resources and techniques. The informans of this approach includes Regent of Maybrat, The Head of Regional House of Representatives of Maybrat, Regional Secretary of Maybrat, Asisten III of regional Secretariat of Maybrat, The Head of Regional Development Planning Agency of Maybrat, The Head of Regional Personnel Agency of Maybrat, The Inspecture of Maybrat, Assitant Inspector I of Inspectorate Maybrat, PPUPD of Inspectorate Maybrat, Treasurer of Public Works Office of Maybrat, Head of the BPK-RI Examination Team for West Papua Representatives and Contractors. Based on the field researches, we came to conclusions that the implementation functional position of PPUPD in Maybrat Inspectorate has not been fully applied, as the development of the PPUPD potential manpower, limitations of assets, funds and technologies, inadequate budget and technology, and uncooperative OPD in participating the audits conducted by the PPUPD Inspectorate of maybrat district.

 

 

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, mengetahui dan menganalisis faktor yang paling determinan mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, serta mengetahui dan menganalisis Upaya mengatasi ketidakberhasilan Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Inspektorat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori dari Muchlis Hamdi (2017) yang menjelaskan bahwa Implementasi dilihat pada 3 (tiga) indikator dalam pengimplementasian kebijakan yaitu Produktivitas, Linearitas dan  Efisiensi. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi , dokumentasi dan menguji kredibiltas data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bupati Maybrat, Ketua DPRD Maybrat, Sekretaris Daerah Maybrat, Asisten III Setda Maybrat, Kepala Bappeda Maybrat, Kepala BKPSDM Maybrat, Inspektur Maybrat, Irban I Inspektorat Maybrat, PPUPD Inspektorat Maybrat, Bendahara Dinas PU Maybrat, Ketua Tim Pemeriksaan BPK-RI Perwakian Papua Barat, Pihak Ketiga. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional PPUPD di Inspektorat Maybrat belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum dilakukan Pengembangan Potensi SDM PPUPD, Keterbatasan dalam pemanfaatan Sumber daya Aset, Dana dan  Teknologi serta OPD yang kurang kooperatif dalam mengikuti Audit oleh PPUPD Inspektorat Kabupaten Maybrat.


Keywords


Implementasi Kebijakan; Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Produktivitas; Linearitas; Efisiensi.

   

DOI

https://doi.org/10.47679/jrssh.v2i1.22
      

Article metrics

10.47679/jrssh.v2i1.22 Abstract views : 315 | PDF views : 176

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Setia.

Didjaja, Mustopa. 2017, Reformasi Pelayanan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.

Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Silalahi, Uber. 2016. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan, Bandung: Alfabeta

Peraturan dan Perundangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional PPUPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2002 Tentang Pertimbangan Dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah Pengawasan Fungsional.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat

Peaturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maybrat

Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maybrat

Website

www.Indonesia Corruption Watch (ICW).go.id. Diakses, 2 Desember 2020, pukul 22:00 WIT


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Emanuelle S.R Pelealu, Fernandes Simangunsong, Dedeh Maryani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________

Journal of Research in Social Science And Humanities

Published by Utan Kayu Publishing

Lucky Arya Residence 2 No. 18
Jalan HOS. Cokroaminoto Kab. Pringsewu
Lampung - Indonesia, Postal code 35373

Email: jurnal.jrssh@gmail.com